Ujian Nasional 2016: Prestasi Penting, Jujur Yang Utama
Jakarta (1 April 2016) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap melaksanakan Ujian Nasional 2016, yang akan mulai berlangsung 4 April nanti. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyampaikan yang penting dibicarakan tentang Ujian Nasional (UN) kali ini adalah soal kejujuran, bukan lagi soal kelulusan. Sejak 2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh sekolah, melalui ujian sekolah, bukan UN.
“Yang dibicarakan tentang UN saat ini adalah kejujuran, bukan kelulusan. Prestasi penting, jujur yang utama. Ujian itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak ada lagi „subsidi jawaban‟. Ini berarti Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden sudah mulai terlaksana.,” kata Mendikbud Anies Baswedan, saat konferensi pers UN 2016, di Kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat (1/04).
Menurut Anies Baswedan, yang menarik dari UN 2016 ini adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016 ini meningkat 900%. “Tahun lalu 500 sekolah, tahun ini 4.400 sekolah melaksanakan UNBK. Dari data Indeks Integritas UN tahun lalu, sekolah yang melaksanakan UNBK, tingkat kecurangan nol, atau indeks integritas UN-nya 100%,” ujar Mendikbud.
Provinsi dengan tingkat partisipasi terbesar UNBK adalah Yogyakarta. Sementara Propinsi Papua dan propinsi baru Kalimantan Utara (Kaltara) juga masuk dalam daerah yang dengan tingkat partisipasi UNBK tinggi: Papua 10% dan Kaltara 20%. “Bahkan di Surabaya, pada UN 2016 seluruh sekolah melaksanakan UNBK,” kata Anies Baswedan, yang berencana meninjau pelaksanaan UNBK di Surabaya pada UN hari pertama, 4 April 2016.
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
Secara nasional siswa yang mengikuti UNBK juga mengalami peningkatan drastis. Sebanyak 107.000 siswa tahun lalu, tahun 2016 ini menjadi 921.000 siswa. Rinciannya sekitar 156.171 siswa SMP dan MTs, serta sekitar 267.230 siswa SMA dan MA di seluruh Indonesia, sedangkan untuk SMK sekitar 498,177 siswa. UNBK tahun 2016 ini untuk setiap jenjang sekolah kurang lebih 1010 SMP dan MTs, 1297 SMA dan MA, serta 2103 SMK di seluruh Indonesia.
Pada penyelenggaraan tahun kedua ini UNBK masih menggunakan sistem semi-online, yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam mengatakan bahwa dalampelaksanaan UNBK, Kemendikbud melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya perguruan tinggi seperti ITS, UI, UGM, ITB serta BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk teknologi dan pengamanannya. “Kemendikbud juga bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk pengamanan cyber-nya, serta perusahaan telekomunikasi untuk keamanan koneksi saat sinkronisasi data,” ujar Kapuspendik Nizam. Menurut Nizam beberapa manfaat yang diperoleh dengan UNBK antara lain:
- Minimnya kemungkinan soal yang terlambat datang, tertukar dan ketidakjelasan hasil cetak soal,
- Proses pengumpulan dan penilaian jauh lebih mudah,
- Hasil ujian nasional dapat diumumkan jauh lebih cepat,
- UNBK mendorong terwujudnya efektifitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan UN.
UN dilaksanakan untuk mengukur kompetensi siswa dan menjadi salah satu dasar untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selain untuk melakukan pemetaan capaian pendidikan secara nasional. Sejak tahun 2015 lalu, selain mengukur pencapaian akademik, UN juga untuk mengetahui tingkat kejujuran ujian dengan hasil IIUN (Indeks Integritas Ujian Nasional) untuk setiap sekolah.
Salah satu temuan yang menarik dari hasil evaluasi pelaksanaan UN 2015 yang lalu adalah tingkat kecurangan pada pelaksanaan UNBK adalah nol, sementara tingkat kecurangan yang bervariasi ditemukan pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Pensil dan Kertas.
Perihal kesiapan dan persiapan UN Berbasis Pensil dan Kertas (UNPK) hingga 1 April 2016 distribusi soal ke suluruh Indonesia hampir 100%. Pada tanggal 2 April 2016 akan mencapai 99.9%, dan tinggal distribusi soal untuk kota Pontianak, Kalimantan Barat yang akan terkirim 3 April 2016.
Untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok, distribusi naskah telah dilakukan lebih dahulu untuk mengantisipasi keterlambatan datangnya naskah. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang tidak sulit dicapai, dijadwalkan naskah akan tiba pada 2 April 2016. Ujian Nasional tahun 2016 akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 April untuk Siswa SMA dan sederajat, serta tanggal 9 Mei untuk siswa SMP dan sederajat.
Indeks Integritas UN
Sejalan dengan gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2015 Kemendikbud memperkenalkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku jujur dan berintegritas bagi para para pelaku ujian nasional.
Dalam perbandingan nilai (akademik) ujian nasional dengan IIUN, didapatkan bahwa masih banyak sekolah di Indonesia yang memiliki indeks integritas rendah meski rata-rata capaian nilai ujian nasionalnya tinggi. Idealnya, baik capaian nilai ujian nasional maupun indeks integritas suatu satuan pendidikan harus sama tinggi.
Guna mendorong kejujuran dan tingkat integritas (IIUN) yang baik, Kemendikbud memberikan apresiasi kepada sekolah di seluruh Indonesia yang melaksanakan Ujian Nasional dengan menjunjung prinsip-prinsip integritas. Lebih dari 12.000 sekolah telah mencapai nilai IIUN tinggi (di atas 80) mendapat Piagam Penghargaan Integritas dari Mendikbud. Bahkan 500 sekolah dengan nilai IIUN di atas 92 diundang Presiden Jokowi ke Istana, 21 Desember 2015 lalu untuk menerima penghargaan.
Pelibatan Publik
Pada UN 2016 ini Kemendikbud juga mendorong keterlibatan publik dalam menyukseskan Ujian Nasional yang berintegritas. Bagi masyarakat Kemendikbud menyediakan saluran untuk berkomunikasi dan mendapat informasi mengenai Ujian Nasional, atau memberi masukan dan pengaduan melalui Posko UN, laman un.kemdikbud.go.id, media sosial dengan menyertakan tagar #UN2016 atau mention akun @Kemdikbud_RI di twitter.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pertanyaan atau pengaduan seputar Ujian Nasional melalui call center 177, nomor telepon 0215703303, telpon seluler 0816979177, SMS di 0811976929, serta e-mail unpuspendik@kemdikbud.go.id dan pengaduan@kemdikbud.go.id.
Menindaklanjuti dengan telah dirilisnya Aplikasi Dapodik SMA-SMK versi 8.4.0, Tim Dapodikmen SMA-SMK telah menyelesaikan “Buku Panduan Sukses Implementasi Dapodik SMA-SMK 8.4.0”. Buku tersebut disusun dalam rangka untuk memberikan pedoman dan mempermudah para Operator Dapodik SMA-SMK dalam menjalankan dan melengkapi data pada Aplikasi Dapodik SMA-SMK versi 8.4.0. Buku panduan ini berisikan petunjuk dan pedoman mengenai tata cara pengisian data, alur entri data, dan prosedur melakukan proses transaksional serta periodikal secara lengkap.
Pada Aplikasi Dapodik SMA-SMK 8.4.0 yang telah diluncurkan beberapa waktu yang lalu kembali mengalami beberapa perubahan dan pembenahan setelah dilakukan konsolidasi dengan PDSPK dan juga Ditjen GTK. Hal ini merupakan konsekwensi yang logis mengingat semakin luasnya penggunaan data Dapodik SMA-SMK untuk kebutuhan sistem transaksional di lingkungan Kemendikbud.
Diinformasikan kepada para Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bahwa Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. PSMK) akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang berhubungan dengan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. PSMK) bermaksud mengembangkan program yang dapat menjadi jembatan penghubung antara sekolah dan dunia industri. Program tersebut nantinya akan dapat dapat menjadi sebuah wadah dimana menjadi tempat bertemunya kepentingan dunia industri dan kepentingan sekolah serta masyarakat secara umum.
Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga negara, baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Namun, kenyataan di lapangan:
Kemendikbud — Sebanyak tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55. Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).
