Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum berjalan dengan baik. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi “senjata” pemerintahan Presiden Jokowi masih terkendala persoalan sumber data. Menteri kelahiran Madiun, 29 Juli 1956 ini juga mendapat tugas untuk pemerataan pendidikan Indonesia serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga berbicara tentang pendidikan dan sekolah gratis. Bagaimana menghadapi tugas dan tantangan tersebut, berikut ini wawancara khusus Sindonews dengan Muhadjir beberapa waktu lalu.

KIP adalah janji kampanye Presiden untuk memperluas akses siswa miskin agar bisa bersekolah. Bagaimana ke depannya agar KIP ini bisa didistribusikan dengan baik?
Jadi KIP itu kemarin data yang dipakai adalah data kemiskinan yang ada di Kemensos (Kementerian Sosial). Padahal kita (Kemendikbud) sudah mempunyai data sendiri, yaitu dapodik (data pokok pendidikan). Jadi konyolnya kita mau beri bantuan ke siswa di sekolah malah datanya dari Kemensos. Sementara itu tidak semua anak miskin itu di sekolah. Nanti kalau memakai dapodik akan jelas siapa siswa yang miskin, lalu akan langsung kita beri. Nah nanti di luar itu akan ada skema lain.

Lalu sinkronisasi data KIP dengan dapodik itu berapa lama?
Pokoknya nanti jika disetujui dalam rapat gabungan kabinet, tidak sampai satu bulan (sinkronisasinya). Wong kita sudah punya datanya kok. Siswa yang miskin itu ada 18 juta dari total 50 juta siswa yang ada di Indonesia.

Untuk meningkatkan akses ada juga BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Bagaimana nasibnya?
BOS masih tetap akan ada, tetapi akan ada evaluasi. Mau kita format ulang sesuai dengan anjuran Presiden. Apa saja anjurannya, itu masih rahasia. Kalau dijelaskan sekarang tidak akan menjadi kejutan lagi.

Bagaimana untuk meningkatkan akses sekolah di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal)?
Ya harus ada pemerataan akses. Nanti akan kita coba atasi dengan pembukaan sekolah di daerah 3T. Sekolahnya harus berasrama mulai dari SD hingga SMP, jadi mereka tidak perlu jalan jauh atau menyeberang antarpulau. Kita siapkan juga rumah jika ada orang tua yang ingin berkunjung. Kita siapkan juga tempat tinggal bagi guru agar bisa tinggal dekat dengan sekolahnya.

Soal distribusi guru yang belum merata itu bagaimana?
Kami harus pelajari dulu petanya seperti apa. Tapi saya yakin itu karena problem spasial (ruang atau tempat) saja. Banyak guru yang datang hanya sebulan sekali ke sekolah karena saking jauh jarak rumah dan sekolah.

Banyak yang meminta sekolah itu harus gratis, bagaimana tanggapan Anda?
Saya terus terang terusik dengan istilah sekolah gratis ini. Education for all (EFA) itu memang oke, tetapi jangan dikaitkan antara si kaya dan si miskin itu harus gratis. Gratis itu harus proporsional. Yang miskin saja harus gratis, yang kaya harus bayar. Kalau di Jakarta sekolah gratis itu tidak cocok wong orang kaya kok digratiskan. Jadi harus ada subsidi silang untuk membantu siswa miskin itu.

Tapi sekolah swasta itu menetapkan biaya yang tinggi?
Jadi begini, sekolah kalau menurut undang-undang pemerintah wajib melayani fasilitas pendidikan untuk masyarakat dengan sekolah berstandar nasional. Ini public school. Tapi kan ada sekolah swasta yang diselenggarakan untuk mereka yang ingin mendapat layanan pendidikan dengan standar lebih. Maka dia bayar lebih.

Sumber

Pergantian tahun pelajaran adalah momen besar bagi eksistensi SMK dimana adanya siswa baru yang masuk ke SMK dapat dimaknai sebagai besarnya kepercayaan Masyarakat kepada SMK tersebut. Semakin besar jumlah siswa baru yang masuk ke SMK, menandakan bahwa semakin besar masyarakat mempercayai kinerja SMK dalam memberikan layanan yang diinginkan seperti kualitas lulusan SMK dan cepat terserap di Dunia Usaha/Industri. Demikian sebaliknya semakin rendah siswa baru SMK yang masuk ke SMK, hal ini menandakan semakin rendah pula kepercayaan masyarakat terhadap SMK.

Penerimaan siswa baru merupakan salah satu indikator yang paling sederhana untuk dapat melihat kinerja SMK. Disadari atau tidak, Masyarakat selalu memantau kinerja SMK. Mereka melihat pada proses dan hasil akhir. Oleh karena itu bagi SMK, Marilah hal ini dijadikan barometer untuk segera memperbaiki proses-proses layanan di SMK sehingga masyarakat dapat merasakannya.

Salah satu proses layanan yang harus selalu dilakukan setiap waktu diantaranya adalah melakukan update data SMK Tahun Pelajaran Baru 2016/2017. Memasuki Tahun Pelajaran Baru 2016/2017 ini akan ada rombongan belajar baru, wali kelas baru, penugasan PTK yang baru, dan mungkin juga mulai menerapkan Kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Dengan demikian secara asministratif di Tahun Pelajaran yang baru akan banyak sekali perubahan data yang harus diperbaharui.

Sejalan dengan dimulainya Tahun Pelajaran Baru 2016/2017 ini maka transaksional sekolah terkait program-program di Kemendikbud juga mulai bergulir. Dimana menurut Permendikbud No. 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan, bahwa semua transaksional di Kemendikbud akan menggunakan basis data dari Pendataan Dapodik. Oleh karenanya maka semua proses periodikal dalam rangka pergantian tahun pelajaran baru tersebut juga harus diikuti dengan melakukan proses pemutakhiran data pada sistem pendataan Dapodik.

Kemudian pada tanggal 31 Juli 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah telah merilis Aplikasi Dapodik versi baru yang dinamakan “Aplikasi Dapodik 2016” untuk digunakan melakukan pendataan pada Tahun Pelajaran Baru 2016/2017. Dimana Aplikasi Dapodik 2016 adalah pengembangan dan penggabungan dari Aplikasi Dapodik SD/SMP/SLB dan Aplikasi Dapodik SMA/SMK, jadi Aplikasi Dapodik 2016 dapat digunakan untuk sekolah jenjang SD, SMP, SLB, SMA dan SMK. Installer Aplikasi Dapodik 2016 beserta panduan penggunaannya dapat di download pada laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.

Selain itu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 15/D/ED/2016 Tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun Pelajaran 2016/2017. Isi surat edaran tersebut adalah diantaranya menginstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah SMK untuk segera melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017 menggunakan Aplikasi Dapodik versi 2016 paling lambat tanggal 31 Agustus 2016.

Transaksional Bantuan yang diberikan Direktorat Pembinaan SMK kepada sekolah didasarkan pada data Dapodik SMK, diantaranya sebagai berikut :

1. Program Indonesia Pintar
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bagian dari program rintisan Wajib Belajar 12 tahun yang merupakan salah satu dari Nawacita Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menjamin setiap anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Adapun Cut Off terdekat untuk pengambilan Dapodik SMK untuk penyaluran PIP yaitu tanggal 15 Agustus 2016 Pkl 23:59 WIB. Perlu diingat bahwa data yang diambil adalah data Semester I (Ganjil) Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
BOS adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun berupa pemberian dana langsung kepada SMK negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non‐Personalia Sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Besaran dana BOS SMK yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing‐masing sekolah dan satuan biaya bantuan. Saat ini pencairan dana BOS SMK sedang memasuki triwulan ke-4 yang didasarkan pada data cut off Dapodik tanggal 21 September 2016 pukul 23.59 WIB. Perlu diingat bahwa data yang diambil adalah data Semester I (Ganjil) Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Bantuan Lainnya
Bantuan Pemerintah Lainnya seperti Ruang Kelas Baru, Peralatan dan Bantuan Sarpras lainnya diberikan berdasarkan data dapodik yang sudah diverifikasi melalui aplikasi verwil SMK. Aplikasi Verwil SMK ini merupakan pengganti dari proposal permohonan bantuan. Sehingga SMK cukup mengajukan melalui verwil tersebut kemudian bersama-sama antara kepala sekolah, ketua MKKS SMK serta dinas melakukan verifikasi dan kebutuhan bantuan yang dibutuhkan. Aplikasi Verwil SMK dapat diakses di http://psmk.kemdikbud.go.id/verwil/.

Bantuan pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi eksistensi SMK. Semakin lancar bantuan tersebut dapat diterima oleh SMK dengan baik, maka layanan SMK dapat berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya masyarakat akan menilainya dan dibuktikan dengan animo siswa baru SMK yang meningkat. Ketepatan dan kebenaran dana bantuan yang diberikan tentu saja sangat ditentukan oleh update data yang benar dari sekolah.

Kebenaran update data data Semester I (Ganjil) Tahun Pelajaran 2016/2017 merupakan tanggung jawab bersama dimulai dari siswa dan PTK (sebagai sumber data), Kepala sekolah (sebagai penanggung jawab Dapodik di SMK) dan operator dapodik (sebagai petugas entri data).

Beberapa hal yang selalu menjadi kesalahan umum dalam entri dapodik yang mengakibatkan data tidak terhitung dengan baik. Perhatikan dengan seksama kaidah-kaidah entri data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan buku panduan (Wajib Baca). Agar data siswa terhitung pada waktu cut off, pastikan data rombongan belajar telah terisi dengan lengkap (utamanya data jurusan/paket keahlian/program keahlian dan data wali kelas) dan juga pastikan siswa telah aktif (sudah di lakukan registrasi) dan telah dimasukkan ke dalam rombongan belajar (rombel).

Sumber

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengungkapkan, tercapainya keberhasilan dalam dunia pendidikan perlu melibatkan tiga komponen yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.

“Ketiga unsur itu perlu dilibatkan secara serempak, semua sama-sama penting,” ujarnya, Sabtu (30/7/2016).

Ia menyampaikan hal itu pada acara Semarak Pendidikan Keluarga 2016 dengan tema ‘Gerakan Pendidikan Keluarga untuk Menumbuhkan Budi Pekerti dan Budaya Prestasi’ di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara Kemendikbud.

Menurut dia, publik tidak boleh membebankan urusan masa depan bangsa ini khususnya tanggung jawab mendidik anak hanya kepada sekolah. “Sekolah, keluarga, masyarakat harus saling bergandengan dan berangkulan menata masa depan anak-anak,” ucapnya.

Ia mengatakan, selama ini sekolah selalu dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mempersiapkan masa depan anak. Padahal, sebetulnya keluarga yang paling bertanggung jawab karena anak lahir dan dibesarkan di rumah dan jika berhasil maka keluarga yang akan menikmati pertama kali.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu melihat pada hari ini, terutama di kalangan keluarga modern cenderung menuntut terlalu banyak terhadap sekolah dalam kesuksesan anaknya.

“Ada yang memandang apa pun harus ditanggung sekolah, padahal di sekolah anak hanya beberapa jam dan selebihnya di masyarakat dan keluarga,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan peran keluarga dalam kesuksesan pendidikan masyarakat. Muhadjir juga mengakui bahwa saat ini banyak pelaksanaan pendidikan yang tidak sinkron antara sekolah dengan keluarga.

Karena itu orangtua harus mendidik anak-anaknya melalui ilmu kepengasuhan agar mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak. Ia menambahkan, ini mendesak dilakukannya hal tersebut agar hadir generasi terpilih yang mampu berkompetisi menghadapi persaingan.

Sementara mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, rumah, sekolah, dan lingkungan harus bekerja sama dalam pendidikan hingga ke seluruh daerah di Indonesia. “Semua orangtua harus menjadi keluarga pembelajar,” katanya.

Pada kegiatan Semarak Pendidikan Keluarga, dihadirkan 15 orangtua hebat yang berhasil mendidik anaknya di tengah keterbatasan yang juga menerima penghargaan dari Mendikbud.

Selain itu, juga diumumkan dan dilakukan penyerahan hadiah lomba jurnalistik pendidikan keluarga kepada 25 pemenang. Beragam aktraksi seni juga ditampilkan oleh pelajar mulai dari tarian, nyanyian, hingga sosiodrama di hadapan Mendikbud.

Sumber

Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak lagi dipegang oleh Anies Baswedan. Sebagai pengganti, Presiden Joko Widodo mengumumkan nama Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy untuk menduduki jabatan tersebut.

Selama menjabat sebagai Mendikbud, Anies yang sebelumnya merupakan rektor Universitas Paramadina itu, mengeluarkan sejumlah program unggulan. Berikut ini beberapa program yang pernah dikeluarkan Anies Baswedan selama satu tahun sembilan bulan di Kabinet Kerja.

UN Bukan Penentu Kelulusan
Sejak 2015, Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan bahwa Ujian Nasional (UN) bukan lagi sebagai penentu kelulusan. Sehingga para siswa perlu mengejar nilai standar UN yang ditetapkan tanpa takut tidak akan lulus jika nilai tersebut masih kurang.

Ujian Nasional Perbaikan
Para siswa yang merasa kurang dengan nilai UN mereka bisa memperbaiki nilai melalui Ujian Nasional Perbaikan. Meski demikian, siswa dengan nilai di bawah rata-rata tidak diwajibkan mengikuti ujian perbaikan.

Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN)
Pada pelaksanaan UN, bukan hanya siswa yang dinilai saat UN. Sekolah sebagai pelaksana UN juga dinilai. Mereka yang jujur dan jauh dari kecurangan akan mendapatkan reward tersendiri.

Sekolah Aman
Maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, membuat Kemendikbud membuat program Sekolah Aman. Sekolah-sekolah diwajibkan untuk mencantumkan sejumlah nomor telefon yang bisa digunakan oleh para siswa untuk melakukan pengaduan atas tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

PAUD O Kilometer
Semasa menjabat sebagai mendikbud, Anies Baswedan selalu menilai, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah cikal bakal fondasi pendidikan yang baik. Karena pendidikan harus dimulai dari usia dini, maka pendidikan PAUD di lingkungann Kemendikbud pun diubah sebagai percontohan PAUD terbaik yang dikenal dengan PAUD O Km.

Direktorat Baru
Kemendikbud membentuk Direktorat baru yaitu Direktorat Keayahbundaan. Tujuan dari Direktorat ini adalah untuk mengubah cara pendekatan orangtua dalam mendidikan anak-anak mereka sesuai dengan karakternya.

Hari Pertama Sekolah
Yang terakhir adalah pada program Hari Pertama Sekolah. Pada program ini, Anies menghimbau agar para orangtua mau meluangkan sedikit waktu di hari pertama sekolah untuk mengantarkan anak-anak mereka. Kampanye Hari Pertama Sekolah juga menekankan pentingnya membangun interaksi yang baik antara orangtua dengan guru dan sekolah dalam memantau pendidikan anak-anak.

Sumber

Sejak pukul 14.00 WIB, jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak lagi diemban Anies Baswedan. Tongkat kepemimpinan di Kemdikbud dialihkan kepada Mantan Rektor Muhadjir Effendy.

Sore ini ratusan pegawai dan staf di Kemdikbud pun berkumpul di Plaza Insan Berprestasi. Di hadapan mereka sang mantan menteri ditemani keluarganya berpamitan.

“Teman-teman semua, hari ini, 27 Juli, tugas saya di Kemdikbud telah dicukupkan. Saya menjabat 27 Oktober 2014. Persis 20 bulan kemudian, tugas saya selesai. Izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden untuk berkiprah di bidang pendidikan. Saat itu saya disumpah menjalankan amanah ini untuk menjalankan amanah kontitusional. Selama 20 bulan berada di sini sangat mengesankan. Saya bekerja sebagai sebuah keluarga besar yang hangat,” papar Anies di hadapan ratusan staf, kolega dan keluarga besar Kemdikbud, Rabu (27/7/2016).

Sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu, Anies Baswedan telah meluncurkan berbagai program dan gagasan guna membenahi pendidikan Indonesia. Dalam 100 hari pertama, Anies memutuskan membatasi penggunaan kurikulum 2013. Kebijakan ini mengundang kontroversi di berbagai kalangan.

Sementara itu, program unggulan lain yang diusung Anies selama menjadi mendikbud di antaranya menjadikan UN tidak sebagai penentu kelulusan siswa, menghelat UN perbaikan bagi siswa dengan nilai di bawah rata-rata, program Sekolah Aman, PAUD O Kilometer, pembentukan Direktorat Keayahbundaan hingga kampanye Hari Pertama Sekolah yang menekankan pentingnya membangun interaksi yang baik antara orangtua dengan guru dan sekolah dalam memantau pendidikan anak-anak.

Jakarta, Kemendikbud — Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 menggunakan dua metode, yaitu UN berbasis komputer (UNBK) dan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). Jadwal keduanya pun berbeda. Perbedaan jadwal UNBK dan UNKP sempat menimbulkan kekhawatiran akan dugaan bocoran dari peserta UNKP yang lebih dulu menyelesaikan UN (tiga hari), kepada peserta UNBK yang memiliki jadwal lebih panjang (enam hari).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, selama variasi soal dalam UNBK tinggi, maka perbedaan jadwal ujian tidak menjadi masalah. “Karena kalau menggunakan komputer, soal yang keluar bisa bervariasi, di jadwalnya pun bisa berbeda-beda. Seperti kalau ambil TOEFL itu kan jadwalnya berbeda-beda. Yang sesuai jadwal saja, tidak harus sama,” katanya dalam jumpa pers tentang evaluasi UN di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Hal senada juga diungkapkan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam. Ia mengatakan, naskah soal antara UNKP berbeda dengan soal UNBK yang variasinya lebih tinggi. Namun diakuinya, memang ada kemungkinan beberapa soal yang sama digunakan untuk UNKP maupun UNBK. “Itu bagian dari kebutuhan pengukuran. Tapi set soalnya beda,” tutur Nizam.

Ia mengatakan, komplain masyarakat terkait dugaan bocornya naskah soal UNKP yang sama dengan soal UNBK bisa menjadi masukan bagi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Kemendikbud untuk menggelar jadwal yang sama antara UNKP dengan UNBK. Selain itu juga bisa diantisipasi dengan mendorong pelaksanaan UNBK per wilayah, sehingga dalam satu kabupaten atau kota, semua sekolahnya serentak menyelenggarakan UN dengan metode berbasis komputer.

Terkait pembocoran naskah soal, Nizam mengatakan, naskah soal UN merupakan dokumen negara yang harus dirahasiakan. Mereka yang melakukan penggandaan naskah soal UN, baik dengan memfoto dengan ponsel maupun memfotokopi kemudian menyebarkannya, dapat diproses secara hukum. “Soal ujian (UN) itu dokumen rahasia yang harus disimpan dan tidak boleh di-publish sebelum hasil ujian diumumkan,” tegas Nizam.

Sumber

Jakarta, Kemdikbud — Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Atas/Sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2016 pada hari terakhir pelaksanaan UN berbasis kertas Rabu (6/4) berdasarkan laporan dari tingkat provinsi berjalan dengan lancar. Begitu juga penyelenggaran UN Berbasis Komputer (UNBK) yang diselenggarakan sampai Kamis siang (7/4) secara nasional berjalan dengan lancar.

“Sesuai hasil informasi yang dihimpun secara nasional oleh Posko UN dan pemantauan langsung di lapangan, penyelenggaraan UN secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Adapun jika terdapat masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan segera menurut skalanya dan sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) UN,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, di kantor Kemdikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (07/04/2016)

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari Posko UN yang terdiri dari lima satuan kerja, yakni Biro komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen), Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud (SetBalitbang), Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) jumlah pengaduan yang disampaikan dibandingkan tiga tahun terakhir telah menurun jumlahnya.

Jumlah laporan yang dihimpun sejak dua hari menjelang UN hingga hari keempat UN pada tahun 2013 berjumlah 622 pelapor, tahun 2014 berjumlah 587 pelapor, tahun 2015 berjumlah 365 pelapor, dan tahun 2016 berjumlah 184 pelapor. “Ini menunjukan adanya penurunan yang luar biasa terhadap permasalahan UN,” ujar Mendikbud.

Terdapat beberapa laporan yang disampaikan kepada Posko UN Kemdikbud pada hari Rabu 6 April 2016, seperti di Provinsi Kepulauan Riau terdapat permasalah kekurangan naskah di SMA Negeri 8. Permasalah kekurangan naskah tersebut dapat diatasi dengan melakukan penggandaan (Foto Copy) naskah dengan pengawasan sesuai POS UN. Selanjutnya pada Provinsi Jawa Barat terdapat laporan bahwa satu peserta ujian sakit, sehingga tidak dapat melaksanakan UN di sekolah. Permasalahan tersebut dapat diatasi sesuai POS UN dan kesanggupan siswa melaksanakan ujian di rumah sakit tempat siswa tersebut dirawat.

Pada Provinsi Sulawesi Selatan terdapat laporan kepada Posko UN tentang keberbedaan isi sampul naskah dengan isinya, sehingga mengakibatkan kekurangan naskah soal. Permasalahn tersebut dapat diatasi dengan menggunakan naskah soal cadangan dari kelas lain sesaui dengan POS UN. Kemudian Provinsi Papua terdapat satu sekolah mengalami mati listrik, dan dapat diatasi dengan menggunakan genset.

Mengenai UN Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C ada catatan di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 202 siswa peserta ujian nasional Paket C tidak hadir dalam pelaksanaan ujian. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena terdapat beberapa peserta ujian tidak mendapatkan izin dari perusahaan tempat siswa tersebut bekerja. Dalam hal ini Mendikbud Mengimbau kepada perusahaan yang memiliki karyawan mengikuti program pendidikan Paket C untuk memberikan izin kepada karyawan tersebut mengikuti UN.

“Bila memiliki karyawan yang ingin ikut UN, justru kita harus dorong, dan jangan menghalangi mereka,” demikian disampaikan Mendikbud saat meninjau pelaksanaan UNPK di Yayasan Pendidikan Islam Al-Muhajirin Depok, Jawa Barat, Rabu (06/04/2016).

Permasalahan yang dialami oleh peserta UNPK tersebut dapat diatasi sesuai dengan POS UN yakni mengikuti ujian susulan. “Kami berharap para pimpinan perusahaan dapat memberikan izin kepada peserta UNPK untuk mengikuti ujian. Karena dengan ia dapat menyelesai UN dengan baik maka ia bisa mengubah nasib mereka menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan karir,” pesan Mendikbud. ***

Sumber