Jakarta, Kemendikbud — Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan segera diuji coba akhir tahun 2016 ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sekolah ujicoba sudah ditetapkan, kajian akademik dan pedoman sudah selesai, sedangkan petunjuk pelaksanaan sedang dalam penyempurnaan.

“Sekolah uji coba sudah kita tetapkan. Sekitar 50 sekolah yang nanti akan kita uji coba di luar sekolah yang dengan suka rela menawarkan diri dan juga provinsi, kabupaten yang ingin menjadi tempat uji coba,” kata Muhadjir dalam rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPD Jakarta, Senin (3/10/2016).

Jumlah sekolah uji coba akan ditambah tiap tahunnya. Tahun 2017 ditetapkan 1.626 sekolah uji coba, sedangkan tahun 2018 sebanyak 3.252 sekolah.

Mendikbud menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan porsi pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar (SD) sebesar 70% dari kurikulum inti, sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 60%. “Itu menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan karakter pada level pendidikan dasar,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Ia juga menegaskan tidak ada perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Kurikulum 2013, karena implementasi kurikulum tersebut sedang berjalan. “Maka upaya kami adalah bagaimana menambah kandungan K-13 yang berlaku di pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk kokurikuler. Itulah yang kemudian disebut Program Penguatan Pendidikan Karakter,” tambah Muhadjir.

Dalam kesempatan raker tersebut, anggota DPD dari Provinsi Bali I.G.N. Arya Wedakarna M. Wedasteraputra mendukung implementasi PPK di provinsinya. “Kami di Bali sangat mendukung program ini, seni dan budaya di Bali sangat mungkin diintegrasikan dengan program ini,” kata Arya Wedakarna.

Anggota Komite III yang lain berharap pemerintah menelaah lebih dalam, implementasi program PPK di daerah terpencil dan kepulauan yang sarana, prasarana, dan jumlah gurunya masih terbatas. “Untuk daerah kepulauan seperti daerah kami, Program PPK ini harus dikaji matang-matang. Banyak keterbatasan di sekolah-sekolah yang terpencil ini yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” ujar anggota DPD dari Provinsi Maluku, Novita Anakotta.
(Nur Widiyanto)

Sumber : Kemdikbud

Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Melalui Inpres ini, Mendikbud diinstruksikan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMK.

Menindaklanjuti Inpres tersebut dan dalam rangka penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu melakukan cara strategis pada tahun 2016, yaitu akan melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian Bagi Guru SMK/SMA atau yang dikenal dengan program Alih Fungsi. Dengan program alih fungsi guru tersebut, diharapkan dapat memenuhi kekurangan guru produktif di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Program Alih Fungsi bertujuan:

1. Untuk Meningkatkan kompetensi guru SMK dan SMA yang mengampu mata pelajaran adaptif untuk memperoleh kompetensi keahlian tambahan dan mampu menjadi guru mata pelajaran produktif di SMK.
2. Memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK khususnya untuk 4 bidang prioritas yaitu maritim/kelautan, pertanian, ekonomi kreatif, pariwisata, serta teknologi dan rekayasa.

Manfaat :

1. Guru memperoleh sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian sesuai dengan kompetensi keahlian.
2. Proses pembelajaran di SMK lebih optimal sesuai dengan prinsip profesionalisme dan kewirausahaan.
3. Lulusan SMK mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian sehingga mampu bersaing di dunia kerja terutama menghadapi MEA.

Sasaran :
Program sertifikasi pendidik dan sertifikasi keahlian bagi guru SMK/SMA (alih fungsi) pada tahun 2016-2017 diperuntukkan bagi 15.000 guru yang berasal dari guru SMK dan SMA.

Persyaratan Peserta :

1. Usia maksimal antara 45 s.d 55 tahun sesuai dengan karakteristik kompetensi keahlian.
2. Guru mata pelajaran yang diidentifikasi kelebihan guru, yaitu: guru SMK adaptif (PKn, Matematika, Seni Budaya, IPA, IPS, Kewirausahaan, dan KKPI); dan guru SMA (PPKn, Biologi, Fisika, Kimia, Geografi, Ekonomi, Bhs Asing Lain, Antropologi, TIK).
3. Mengikuti tes minat dan bakat (khusus bidang seni/ekonomi kreatif)
4. Mempunyai minat terhadap salah satu kompetensi pada program keahlian tertentu pada kelompok bidang keahlian :

• Maritim
• Pertanian
• Pariwisata
• Ekonomi Kreatif
• Teknologi dan Rekayasa

Pendaftaran :

1. Guru melakukan pendaftaran melalui laman http://alihfungsi.gtk.kemdikbud.go.id.
2. Klik menu daftar pada kanan atas dari laman tersebut.
3. Masukkan kode registrasi pada kotak isian, tandai pada kotak “saya bukan robot”, kemudian klik tombol daftar.
4. Pada laman registrasi, masukkan alamat email dan password, kemudian klik tombol daftar.
5. Baca petunjuk pendaftaran pada laman registrasi, untuk melakukan langkah berikutnya.

Sumber : DitPSMK