SMKS TI Muhammadiyah 11 Sibuluan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan / Memorandum of Understanding (MoU) antara SMKS TI Muhammadiyah 11 Sibuluan dengan Pengadilan Agama Pandan di Aula SMKS TI Muhammadiyah 11 Sibuluan Pandan (12/10/2023). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMKS TI Muhammadiyah 11 Sibuluan, Bapak Dedy Fahri Sahnur Sihotang, M.Pd. beserta unsur Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sibuluan, Bapak Azwar Panggabean selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sibuluan, dan Bapak Drs.Yasman selaku Koordinator Bidang Pendidikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sibuluan. Penandatanganan MoU ini juga disaksikan oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Sumatera Utara, Bapak April Sanossa Siregar, S.Pd. mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Sumatera Utara, Ibu Elvrida Novianti Sinaga, S.Pd. yang berhalangan hadir.

Setelah penandatangan MoU, Ketua Pengadilan Agama Pandan, Bapak Salamat Nasution juga memberikan materi Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Dini bagi para siswa dan siswi. Mendampingi Ketua Pengadilan Agama Pandan, Bapak Suryo Waskito, S.Kom. sebagai Tim IT Pengadilan Agama Pandan juga  ikut andil dalam kegiatan tersebut.

Selain menyampaikan materi tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan perkawinan, Bapak Salamat Nasution juga mensosialisasikan tentang resiko-resiko yang terjadi akibat perkawinan usia dini bagi para siswa dan siswi. Dengan harapan dapat mengurangi angka perkawinan usia dini di wilayah kerja Pengadilan Agama Pandan pada khususnya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Demi mendukung program pemerintah dalam membentuk generasi emas di kemudian hari.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program SMKS TI Muhammadiyah 11 Sibuluan dalam meningkatkan kualitas, khususnya dalam program Praktik Kerja Industri dan menjalin kerjasama yang baik dengan institusi sekitar. Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi hubungan mutualisme bagi SMKS TI Muhammadiyah 11 Sibuluan dan Pengadilan Agama Pandan

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. PSMK) merilis buku elektronik (e-book) Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK dan Peraturan-Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017 melalui laman resminya di psmk.kemdikbud.go.id. Berbeda dengan Juknis BOS Tahun 2017 yang dirilis di laman Ditjen Dikdasmen Kemdikbud yang hanya berjumlah 105 halaman, e-book yang dirilis Dit. PSMK ini berjumlah total 1095 halaman, yang terdiri dari :

1. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS,
2. Surat Edaran 903/1043/SJ Tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah-Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007,
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2006 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga,
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2015 tentang Pengerlolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hiba dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danbelanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Untuk mengunduh buku elektronik (e-book) Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK dan Peraturan-Peraturan Pengelolaan BOS SMK Tahun 2017, dapat menggunakan tautan pada tombol di bawah ini.

[button color=”yellow” bgcolor=”#” hoverbg=”#” textcolor=”#” texthcolor=”#” bordercolor=”#” hoverborder=”#” size=”big” link=”https://drive.google.com/file/d/0B3NKMFfPAAgbRHJlOHNhLWZCR0U/view” target=”_blank” font_weight=”bold” radius=”0″ outer_border_color=”#” icon_color=”#”]Unduh Dokumen[/button]

Sumber : http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2364/juknis-bos-smk-dan-peraturan-peraturan-pengelolaan-bos-smk-tahun-2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bersama jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memaparkan rencana moratorium Ujian Nasional (UN) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kamis (1/12/2016). Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud menyampaikan rencana pemerintah untuk mendorong pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai metode evaluasi capaian belajar siswa menggantikan UN.

“Berdasarkan data dan kajian, kami berkeyakinan moratorium UN harus dilaksanakan,” disampaikan Muhadjir Effendy, di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Jakarta.

Dijelaskan Mendikbud bahwa sejak tahun 2015, UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan siswa pada suatu jenjang pendidikan. Dan di tahun 2017 mendatang, Kemendikbud mendorong terlaksananya USBN yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan/sekolah dengan mengacu pada standar nasional. Nantinya, ujar Mendikbud, kelulusan siswa akan ditentukan oleh tiap-tiap sekolah dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Standar tersebut merupakan hasil kajian yang telah disesuaikan dengan hasil pemetaan yang diperoleh dari UN di tahun-tahun sebelumnya. Melalui moratorium UN dan mengalihkannya ke USBN, Kemendikbud berupaya membangun sebuah sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel.

Moratorium UN, menurut Mendikbud, merupakan langkah pemerintah dalam melaksanakan Nawa Cita. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji untuk melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Ujian Nasional.

Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 mengamanatkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional lebih lanjut. Mendikbud menyampaikan selain dilatarbelakangi keputusan MA tersebut, moratorium UN dan pelaksanaan USBN didasarkan pada hasil kajian yang menyatakan bahwa hasil UN belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. Bentuk UN selama ini kurang mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh.

Lebih lanjut, Menteri Muhadjir menyampaikan bahwa UN cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang tidak tepat. Berdasarkan hasil pengamatannya saat berinteraksi dengan guru di berbagai daerah, Mendikbud menyampaikan bahwa ada kecenderungan sekolah mengesampingkan atau mereduksi hakekat pendidikan, yaitu membangun karakter, perilaku dan kompetensi. Sekolah cenderung hanya terfokus pada mata pelajaran yang diberikan pada UN, kurang memperhatikan mata pelajaran lainnya. Bahkan beberapa guru yang mengampu mata pelajaran bukan mata pelajaran UN merasa tidak diapresiasi baik oleh sekolah maupun peserta didik.

Ditambahkannya, fokus berlebihan pada UN akan menjauhkan dari proses pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, analitis. Dicontohkannya, sebagai proses evaluasi yang bersifat massal, sampai saat ini bentuk instrumen UN adalah pilihan ganda. Hal tersebut kurang sesuai dengan upaya pemerintah untuk menghadirkan generasi yang memiliki keterampilan abad 21. Mendikbud mengharapkan lebih banyak praktik-praktik yang mendorong siswa mengekspresikan pikiran dan gagasannya, seperti penulisan esai.

Menjawab kekhawatiran yang timbul di masyarakat terkait standar mutu pendidikan nasional, Mendikbud menyampaikan bahwa standar nasional pendidikan tetap dilaksanakan, tetapi kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Lebih lanjut, pelaksanaan USBN dimaksudkan Mendikbud sebagai upaya pemberdayaan guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Terkait masa transisi dari penyelenggaraan UN menjadi ujian sekolah, Mendikbud menyampaikan beberapa langkah yang siap dilaksanakan pemerintah, diantaranya:

1. Melakukan penyesuaian kebijakan terutama perubahan regulasi mengenai penyelenggaraan evaluasi pendidikan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2015, serta peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada PP nomor 17 tahun 2010.
2. Memberikan fasilitasi kepada provinsi yang memerlukan instrumen seleksi siswa dari jenjang sekolah menengah pertama (SMP) ke sekolah menengah atas (SMA).
3. Memberikan fasilitasi proses penyelenggaraan ujian sekolah, berstandar nasional termasuk pemetaan siswa dan pendidikan nonformal.
4. Menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan.
5. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran 2017 untuk pembinaan sekolah dan pengembangan sistem penilaian yang komprehensif.

Menutup paparannya, Mendikbud mengapresiasi kritik, saran dan masukan dari para anggota DPR. Selaku mitra strategis pemerintah, Mendikbud siap berdiskusi dan berkonsultasi dengan Komisi X dalam proses penetapan kebijakan. Diungkapkannya, saat ini Kemendikbud sedang memproses penerbitan Instruksi Presiden (inpres) terkait moratorium UN dan evaluasi pendidikan.

Rapat Kerja Komisi X DPR-RI dengan agenda utama pembahasan Moratorium Ujian Nasional dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya, dan dihadiri oleh 30 Anggota Legislatif. Secara prinsip Komisi X DPR-RI dan Mendikbud menyepakati bahwa evaluasi pendidikan secara komprehensif. Lebih lanjut, Komisi X meminta agar Kemendikbud menyampaikan hasil kajian komprehensif mengenai moratorium UN serta detil rencana penggunaan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017.

Beragam tanggapan untuk pendalaman disampaikan oleh para anggota legislatif. Beberapa anggota yang menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan pendalaman terkait rencana pemerintah, diantaranya Anang Hermansyah, I Wayan Koster, Popong Otje Djunjunan. “Saya acungkan dua jempol atas langkah berani Saudara Menteri yang menunjukkan bahwa Saudara mengerti ruh pendidikan,” ucap Popong, anggota DPR-RI dari fraksi Golkar tersebut.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa moratorium UN masih dalam proses pembahasan dan menunggu hasil keputusan rapat terbatas. “Memang dari Menteri Pendidikan menyampaikan itu, tapi tentu saja harus ada ratasnya dulu. Harus ada Rapat Terbatas yang nantinya kita putuskan,” tegas Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu.